BEBAN KEUANGAN PLN BAKAL MEMBENGKAK

JAKARTA — Anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi, mengemukakan bahwa pencabutan kebijakan pengaturan harga batu bara khusus pasar domestik (domestic market obligation) berisiko menambah biaya produksi PT PLN (Persero). Dia meminta pemerintah memikirkan masak-masak dampak kebijakan ini terhadap sektor kelistrikan nasional. “Biaya produksi PLN akan meningkat. Tentunya pemerintah akan memikirkan hal ini,” kata Rinaldy kepada Tempo, kemarin. Meski berisiko membengkak, PLN tak bisa serta-merta menaikkan tarif listrik. Sebab, pemerintah menetapkan tarif tak naik hingga tahun depan. Dengan demikian, kata Rinaldy, pemerintah seharusnya menambah subsidi untuk menutupi beban keuangan PLN. Selain itu, pembebasan harga batu bara berisiko menambah angka penjualan batu bara di luar negeri. Menurut Rinaldy, risiko tersebut tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Beleid tersebut mengamanatkan ekspor dibatasi hingga di bawah 400 juta ton secara bertahap. “Peningkatan ekspor itu akan membuat target dalam kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional tak akan terpenuhi,” tutur dia. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa revisi kebijakan bertujuan untuk menjaga neraca keuangan nasional. Dia mengklaim kebijakan ini tak akan berdampak pada keuangan PLN. Luhut juga menjamin tarif listrik tidak naik sekalipun kebijakan ini berlaku. “Sudah kami hitung. Tak ada dampaknya ke kenaikan listrik. Kami juga tak ingin PLN keuangannya goyang,” ujarnya, kemarin. Kebijakan pembatasan harga yang terbit pada Maret lalu dibuat untuk menjaga keuangan PLN dari kenaikan harga batu bara di pasar. Saat itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengklaim biaya pembelian batu bara pada 2017 meningkat hingga Rp 16 triliun. Beban juga bertambah karena pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 3 9 5 K / 0 / M E M / 2 0 1 8 , pemerintah mengabulkan permintaan PLN. Perusahaan dapat membeli batu bara berkalori 6.322 per gram maksimal US$ 70 per ton. Ketentuan ini berlaku terhadap seluruh penambang. Direktur Utama PLN Sofyan Basir irit bicara soal risiko kenaikan biaya produksi. “Belum ada keputusan,” kata dia selepas pertemuan dengan Luhut. Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan korporasi masih mengkaji potensi pembengkakan biayanya. “Masih kami kaji,” tutur dia. Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar mengemukakan bahwa pemerintah hanya mengkaji revisi pembatasan harga. Kewajiban pasokan batu bara domestik sebesar 25 persen dari produksi untuk masingmasing penambang masih berlaku. “Jadi, bukan pencabutan DMO. Batas (harga) US$ 70 per ton itu yang akan dicabut,” ujarnya. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Hendra Sinadia, mengemukakan bahwa anggotanya tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan “emas hitam” domestik. “Concern kami hanya soal harga,” tuturnya