Pemerintah Siapkan Kebijakan Pungutan Expor Batubara

JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan pemerintah sedang mengkaji alternatif menjaga keuangan PT PLN (Persero) sebagai pengganti kebijakan harga batu bara khusus domestik yang dicabut. Salah satunya adalah pemberlakuan pungutan ekspor batu bara. “Besaran pungutannya tergantung. Sekarang harga di Newcastle (Coal Price Index) US$ 125 per ton. Nanti kami hitung,” ujarnya, kemarin. Nantinya, penambang yang menjual batu bara ke luar negeri wajib menyetor sejumlah uang jika harga batu bara melewati batas dari pemerintah. Luhut enggan mengungkapkan detail rencana kebijakan ini. Menurut dia, rencana tersebut masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta PLN. Luhut tak bisa memastikan apakah pencabutan harga khusus batu bara berlaku dalam waktu dekat. “Kami belum lihat tahun ini. Tapi bisa saja nanti kalau perhitungan tuntas kami bisa pertimbangkan.” Dia mengemukakan pencabutan harga khusus bertujuan untuk menambah pendapatan negara. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, regulasi harga batu bara domestik membuat negara kehilangan potensi pendapatan Rp 6 triliun tahun ini. Padahal pemerintah sedang mencari segala cara untuk menekan defisit neraca perdagangan. Pengusaha batu bara menyambut positif perubahan skema ini.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Hendra Sinadia, pungutan ekspor adalah solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Sebab, PLN tetap mendapatkan dana untuk menekan biaya produksi setrum. Sedangkan pengusaha tetap bisa beroperasi dengan jaminan harga batu bara yang ditentukan pasar. Hendra mengemukakan pembatasan harga terbukti sulit dilaksanakan. Banyak penambang belum bisa memasok batu bara karena tak cocok dengan standar milik PT PLN (Persero) sebagai pembeli. Pembangkit batu bara PLN hanya mampu menerima batu bara dengan spesifikasi 4.000-5.000 kalori per gram. Padahal, penjual harus memenuhi kuota domestic market obligation (DMO) sesuai dengan kewajiban pemerintah. Jika tak mencapai kuota, pemerintah bakal memangkas batas produksi batu bara penambang pada tahun berikutnya. Kementerian Energi sebenarnya membolehkan penambang melakukan transfer kuota. Artinya, penambang yang tidak menjual batu bara sesuai dengan kewajiban bisa membeli kuota dari perusahaan yang memiliki persentase produksi berlebih. Namun surat itu tak membuat masalah beres.

Sebab, banyak penambang yang keberatan harus membeli kuota dengan harga yang mahal. “Banyak perusahaan yang sudah melaporkan kesulitan memasok batu bara karena kebijakan ini,” mengungkapkan Hendra. Asosiasi nantinya akan menghelat kajian lanjutan untuk skema pungutan ekspor. Bisa saja, kata Hendra, dana nantinya dikelola oleh lembaga khusus seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola setoran ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO). Meski begitu, Hendra memberi catatan bahwa Asosiasi menginginkan kebijakan khusus batu bara domestik hanya berlaku hingga tahun depan. Sebab, ini sesuai dengan komitmen pemerintah menahan tarif listrik sampai 2019. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Bambang Gatot Ariyono, mengakui masih ada penambang yang belum melaksanakan kewajibannya. Pemerintah saat ini juga sulit menghukum perusahaan yang melanggar. Namun, kata Bambang, hal itu bukan satu-satunya alasan pemerintah untuk membatalkan kebijakan. “Penambang memang ada yang memenuhi dan ada yang tidak. Tapi belum ada rencana itu (penghapusan harga khusus batu bara).

Para penambang batubara khususnya penambang lokal, menggunakan genset perkins untuk mensupply listrik di kegiatan pertambangan mereka. Genset bisa digunakan untuk memberi penerangan, dan juga lebih flexibel untuk keperluan pertambangan yang rata rata lokasi nya di pelosok, dimana listrik dari PLN belum masuk